www.cahayaberita.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menekankan pentingnya penambahan anggaran untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia berpendapat bahwa anggaran yang dialokasikan sebesar Rp150 miliar untuk tahun anggaran 2026 terlalu minim untuk mendukung fungsi strategis kementerian ini.
Menurut Asep, anggaran tersebut hanya cukup untuk menutupi gaji pegawai dan biaya operasional administratif. Ia menggarisbawahi bahwa Kementerian BUMN memiliki peran vital sebagai pemegang saham pengendali di berbagai BUMN yang dikelola, termasuk dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas.
“Dengan peran besar ini, alokasi anggaran seharusnya lebih memadai agar kementerian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” ungkap wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Barat V itu. Dia pun menekankan bahwa penguatan fungsi regulator penting, terutama di tengah rencana pengurangan jumlah BUMN melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Selaras dengan hal itu, Asep meminta agar kementerian dapat menerbitkan regulasi yang melindungi pelaku usaha swasta dan rakyat, sehingga kegiatan usaha tidak terganggu oleh keberadaan BUMN. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat antara BUMN, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor swasta.
“Kementerian BUMN harus berupaya memastikan bahwa kehadirannya tidak mematikan usaha rakyat,” tegasnya. Pihaknya juga mengingatkan mengenai pentingnya pengawasan internal Kementerian BUMN guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang ada.
Asep lalu mengungkapkan dukungannya terhadap langkah Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, yang berencana melaporkan dugaan tindak kecurangan di Kimia Farma ke Kejaksaan Agung. Dugaan ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp1,8 triliun yang harus ditindaklanjuti dengan serius.
“Dengan adanya dugaan ini, Kementerian BUMN harus lebih proaktif dalam melakukan audit internal. Setiap potensi kecurangan harus terdeteksi sejak dini. Oleh karena itu, sangat diperlukan penambahan anggaran agar pengawasan ini dapat terlaksana dengan baik,” tutupnya.
Urgensi Penambahan Anggaran untuk Kementerian BUMN
Penambahan anggaran untuk Kementerian BUMN dinilai mendesak mengingat tanggung jawab besar yang diemban oleh kementerian ini. Selain sebagai pemegang saham, kementerian ini juga mempunyai peran sebagai regulator dan pengawas bagi berbagai BUMN, yang mencakup sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional.
Peran Kementerian BUMN menjadi semakin kompleks seiring dengan banyaknya perubahan dalam struktur organisasi dan fungsi BUMN. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sulit bagi kementerian untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.
Asep Wahyuwijaya menyatakan bahwa bahkan anggaran yang digunakan saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, banyak inisiatif dan program yang seharusnya dilaksanakan demi kemajuan BUMN harus tertunda atau bahkan dibatalkan.
Dengan memperkuat pengawasan, kementerian dapat memastikan bahwa setiap BUMN beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada. Langkah ini juga diperlukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan keuangan negara secara signifikan.
Selain itu, BUMN yang sehat dan transparan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, penambahan anggaran perlu dirumuskan dengan cermat dan tepat sasaran agar dapat memberikan kontribusi maksimal.
Tantangan yang Dihadapi Kementerian BUMN dan Solusinya
Kementerian BUMN menghadapi banyak tantangan, mulai dari masalah internal dalam pengelolaan hingga pengawasan BUMN yang beragam. Pada saat yang sama, dinamika pasar dan perkembangan ekonomi juga mempengaruhi kinerja BUMN secara langsung.
Masalah transparansi dan efisiensi dalam operasional BUMN menjadi perhatian serius, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Kementerian BUMN harus mampu beradaptasi dan melakukan inovasi agar tetap relevan di pasar.
Melalui regulasi yang lebih baik, kementerian diharapkan dapat mencegah penetrasi anak usaha BUMN ke sektor-sektor yang seharusnya dikelola oleh pelaku swasta. Ini menjadi langkah penting untuk mengurangi distorsi pasar yang sering terjadi akibat dominasi BUMN.
Langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia di dalam Kementerian BUMN dan BUMN itu sendiri. Dengan SDM yang berkualitas, pengelolaan yang lebih baik akan tercipta.
Sebagai bagian dari reformasi BUMN, penggunaaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan juga perlu ditingkatkan. Dengan peningkatan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas BUMN dapat terjaga lebih baik.
Pentingnya Fungsi Pengawasan dalam Kementerian BUMN
Pengawasan yang ketat sangat penting bagi Kementerian BUMN untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif. Tugas pengawasan ini mencakup aspek internal dalam kementerian maupun operasional BUMN.
Audit internal yang berkala harus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka menjadi krisis yang lebih besar. Analisis risiko dengan pendekatan berbasis data juga dapat membantu kementerian dalam mengembangkan rencana strategis yang lebih efektif.
Salah satu cara untuk memperkuat fungsi pengawasan adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang independen dalam proses audit. Ini akan memberikan perspektif baru dan membantu kementerian mengidentifikasi isu-isu yang mungkin tidak terlihat dalam audit internal.
Selain itu, penggunaan teknologi terkini dalam sistem pelaporan dan analisis juga dapat membantu kementerian dalam melakukan pengawasan dengan lebih efisien. Semakin cepat dan transparan laporan disampaikan, semakin cepat pula tindakan dapat diambil jika diketahui ada masalah.
Pengawasan yang baik tidak hanya berkontribusi pada pencegahan penyelewengan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Dengan meningkatnya kepercayaan, BUMN dapat berfungsi lebih baik dalam melayani kepentingan masyarakat.
