www.cahayaberita.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan aliran dana yang melibatkan beberapa pihak dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dalam proses penyelidikannya, mereka memusatkan perhatian pada salah satu tersangka, M. Akhirun Efendi, dan anaknya, M. Rayhan Dulasmi Piliang, yang terlibat dalam kasus ini sebagai penyedia jasa.
“Kami sedang menggali lebih dalam mengenai aliran dana ini, termasuk siapa saja yang terlibat, baik dari aparat penegak hukum maupun pejabat negara,” ungkap Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini.
Asep menambahkan bahwa M. Akhirun dan anaknya sering dipanggil untuk diperiksa, karena mereka berperan penting dalam mendistribusikan dana tersebut. “Mereka adalah pihak yang mengalirkan uang tersebut kepada semua yang terlibat,” ia melanjutkan. Penekanan pada peran mereka menunjukkan betapa besar pengaruh yang mungkin dimiliki oleh oknum tertentu dalam proyek-proyek ini.
Sementara itu, tersangka lain yang dikenal sebagai Topan Obaja Putra Ginting tidak sering dipanggil untuk pemeriksaan, karena ia hanya berperan sebagai penerima dana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana struktur aliran dana ini beroperasi dan siapa saja yang mungkin menjadi bagian dari skema tersebut.
Pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang berujung pada penetapan lima orang tersangka. Operasi ini bertujuan untuk mengatasi dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Rincian Terkait Proyek Jalan dan Tersangka yang Terlibat
Dalam penyelidikan lebih lanjut, KPK mengklasifikasikan kasus ini menjadi dua kluster. Kluster pertama melibatkan Kepala Dinas PUPR, yaitu Topan Obaja Putra Ginting, dan pejabat lainnya yang diangkat dalam unit pelaksana teknis. Kluster kedua diisi oleh para pejabat yang terlibat di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional.
Total nilai enam proyek yang teridentifikasi dalam kedua kluster ini mencapai sekitar Rp231,8 miliar. Proyek-proyek ini berfokus pada pembangunan jalan yang memiliki dampak langsung terhadap infrastruktur di daerah tersebut. Namun, penyimpangan dana yang terjadi telah menjadi perhatian hukum yang serius.
Dari hasil penyelidikan, KPK mencatat bahwa M. Akhirun Efendi dan M. Rayhan Dulasmi Piliang diduga telah berperan sebagai pemberi suap. Penerima suap di kluster pertama diduga adalah Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan penerima di kluster kedua adalah Heliyanto.
Pentingnya pengawasan di sektor pembangunan infrastruktur semakin tampak, mengingat besarnya anggaran yang terlibat dan kemungkinan adanya praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Penjelasan mengenai aliran dana ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penindakan hukum yang lebih tiada henti.
Pentingnya Transparansi dalam Pengadaan Proyek Pemerintah
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pemerintah. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, kemungkinan penyimpangan dana seperti ini dapat terus berlanjut dan merugikan masyarakat luas. Pembangunan yang seharusnya membawa manfaat justru menjadi ajang bagi praktik korupsi.
Para pemangku kepentingan, terutama aparat penegak hukum, diharapkan dapat melakukan penarikan garis antara hubungan bisnis dan wewenang secara tegas. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat menurun, yang jika dibiarkan akan menciptakan siklus negatif terus-menerus.
Salah satu langkah penting adalah penegakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. KPK sebagai lembaga penegak hukum harus proaktif dan responsif dalam memberantas korupsi di seluruh sektor, tidak hanya dalam proyek infrastruktur.
Dari segi masyarakat, kewaspadaan dan peran aktif dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah sangat krusial. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan agar mereka dapat berkontribusi pada penegakan transparansi dan akuntabilitas.
Tantangan dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia
Meskipun tindakan KPK patut dihargai, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya bukti dan keterbatasan sumber daya dalam penyelidikan yang kerap memperlambat proses hukum.
Selain itu, tekanan politik dan intervensi dari berbagai pihak dapat mengganggu independensi KPK dalam menyelidiki kasus-kasus besar. Hal ini menunjukkan betapa rentannya institusi pemerintah ketika berhadapan dengan praktik korupsi yang melibatkan oknum-akun berpengaruh.
Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak. Dukungan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan juga perlu diperkokoh agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan dalam memberantas korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, melainkan juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin masa depan yang lebih baik, reforma dalam sistem pemerintahan dan pembangunan harus dilakukan secara bersamaan.
