www.cahayaberita.id – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pendekatan baru dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berhasil diterapkan di Provinsi Papua Barat. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor bisnis lokal yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
Dalam upaya pengembangan ini, dua pendekatan utama diterapkan, yakni Koperasi Desa yang fokus pada pertanian dan Koperasi Desa berbasis perikanan. Kombinasi dari kedua sektor ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
“Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Papua Barat telah selesai pada awal Juli. Kami telah melakukan kesepakatan dengan pemerintah daerah untuk melanjutkan langkah berikutnya,” ungkap Juliantono di Manokwari, pada hari Sabtu.
Dia menekankan pentingnya dukungan dari semua notaris yang ada di Papua Barat agar proses pembuatan akta koperasi dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini menjadi tantangan, terutama di beberapa daerah yang tidak memiliki akses terhadap notaris.
Setelah akta notaris selesai, tahap selanjutnya mencakup administrasi hukum umum, pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor induk koperasi, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk koperasi tersebut. Semua langkah ini sangat penting untuk legalitas koperasi di mata hukum.
“Namun, sebelum semua itu terlaksana, musyawarah desa harus dilakukan dahulu. Ini termasuk pembentukan struktur organisasi dan penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),” jelasnya lebih lanjut.
Juliantono menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk mendorong perekonomian desa yang berpotensi besar memengaruhi perekonomian provinsi serta nasional. Konsep ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
“Koperasi Merah Putih menjadi sarana penting untuk pemerataan ekonomi, dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Dari sisi gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan juga memberikan penjelasan mengenai progres yang sudah dicapai. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini, 502 kampung dan kelurahan di tujuh kabupaten telah melaksanakan musyawarah untuk membentuk Koperasi Merah Putih.
Saat ini, sebanyak 235 kampung dan kelurahan sedang dalam proses penerbitan akta notaris, sementara 76 kampung dan kelurahan sudah mendapatkan badan hukum yang merupakan syarat wajib untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pembentukan koperasi ini.
“Kami terus berupaya agar sampai akhir Juli 2025 seluruh kampung dan kelurahan sudah berbadan hukum. Ini adalah komitmen kami untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Dominggus dengan penuh keyakinan.
Pentingnya Dukungan dan Kerja Sama dalam Pengembangan Koperasi
Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan notaris menjadi kunci dalam keberhasilan pembentukan Koperasi Desa ini. Diperlukan upaya sinergis agar setiap tahap dari proses ini dapat berjalan lancar, dimulai dari musyawarah desa hingga pengesahan akta hukum.
Setiap pihak perlu menyadari pentingnya peran mereka dalam proses ini. Masyarakat yang terlibat diharapkan lebih aktif dalam merumuskan rencana dan tujuan koperasi yang akan dibentuk, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing.
Notaris juga memiliki peranan penting dalam memfasilitasi pembuatan akta yang sah. Dengan keberadaan notaris yang profesional dan memahami konteks lokal, proses legalitas koperasi bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.
Diharapkan kehadiran koperasi ini dapat menjadi solusi nyata untuk berbagai masalah ekonomi yang dihadapi desa-desa. Ekonomi yang lebih inklusif akan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif.
Menjaga Keberlanjutan dan Efektivitas Koperasi di Masa Depan
Selain aspek pendirian, menjaga keberlanjutan koperasi juga menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Pengelolaan yang baik dan transparansi dalam operasional koperasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat luas.
Pembinaan berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa koperasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan pembinaan yang tepat, pengurus koperasi dapat lebih memahami manajemen dan strategi pengembangan agar dapat bertahan dalam jangka panjang.
Program pelatihan dan pendidikan bagi anggota koperasi juga sangat diperlukan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, anggota koperasi akan mampu mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara lebih profesional.
Selain itu, kerjasama dengan pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau pengembang infrastruktur juga dapat membantu peningkatan kapasitas koperasi. Dengan dukungan yang komprehensif, koperasi desa dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Pembentukan Koperasi Merah Putih
Pemerintah memiliki peran sentral dalam fasilitas, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi. Regulasi yang mendukung perlu diterapkan agar koperasi dapat beroperasi dengan lebih efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan akses informasi dan sumber daya yang diperlukan. Hal ini mencakup pengenalan terhadap produk-produk keuangan yang dapat membantu kelangsungan usaha koperasi.
Bantuan dari pemerintah dalam bentuk pendanaan awal atau akses kepada pasar juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan koperasi. Dengan dukungan yang tepat, koperasi di berbagai daerah dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Secara keseluruhan, keberadaan Koperasi Merah Putih di Papua Barat adalah langkah positif menuju pengembangan ekonomi yang lebih merata. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangatlah diperlukan untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dengan terus melibatkan semua lapisan masyarakat, diharapkan koperasi ini dapat menjadi pilar yang kuat dalam perekonomian lokal.
